Peran dan Fungsi Bank Indonesia ( BI ) OJK LPS dan lembaga keuangan

Tugas dan Fungsi Bank Indonesia dalam perbankan Indonesia

Ø Fungsi Bank Indonesia

Fungsi pokok bank ada 3 yaitu :

1. Menghimpun dana masyaraka

2. Menanamkan dana yang dikelola kedalam berbagai asset produktif, misalnya dalam bentuk kredit.

3. Memberikan jasa layanan lalu – lintas pembayaran dan layanan perbankan lainnya.

Dengan fungsi itu, bank berberperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya yakni pihak yang menyalurkan dan pihak yang membutuhkan. Baik dalam penghimpunan dan penanaman dana, mauoun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran.

Ø Tugas Bank Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka tugas Bank Indonesia meliputi 3 hal

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Dalam hal ini, sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan di dasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

a. Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka ( OPT ) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakuakan melalui dua cara yaitu melalui Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) dan Intervensi Rupiah.

b. Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancer yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum ( GWM ) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang di terima bank, yang wajib di peihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijikan moneter maka cadangan wajib tersebut dapat di tingkatkan, dan demikian oula sebaliknya.

c. Peran Sebagai Lender of The Last Resort

Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of th last resort. Dalam melaksanakan fungsi ini, bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang di sebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengolaan dana.

d. Kebijakan Nilai Tukar

Nilai Tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

e. Pengolaan Cadangan Devisa

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan Bank – bank devisa , yang harus di pelihara untuk keperluan transaksi internasional. Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan dari pada keuntungan yang tinggi.

f. Kredit Progam

Dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen. Pemberian kredit progam yang selama ini dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup tugas Bank Indonesia. Tugas pemberian kredit progam yang selama ini dilakukan oleh Bank Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang di tunjuk pemerintah.

2. Mengartur dan Menjaga Kelancaran System Pembayaran

Sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 1990 tentang Bank Indonesia , salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran di bidang sitem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu – satunya lembaga yang berwenanag untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa system pembayaran seperti bersifat real time, system kliring maupun system pembayaran lainnya misalnya system pembayaran berbasis kartu.

3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas mengatur dan mengawasi bank merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan system perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi sebagai, juga sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayanan jasa system pembayaran. Dalam rangka mengatur dan mengawasi perbankan, bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
Melaksanakan penjaminan simpanan.
Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK )

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang:

pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan pendirian bank dan kegiatan usaha bank.
pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank
pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.
pemeriksaan bank.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK.

Tugas dan Fungsi Departemen Keuangan

Departemen Keuangan Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa tugas Departemen Keuangan adalah membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Fungsi yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dalam melaksanakan tugasnya menurut KMK No. 84 Tahun 2006 Tentang Rencana. Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara

2. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara

3. pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara

5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, terkandung beberapa peran yang sangat strategis, yaitu:

1. menyusun Rancangan APBN yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945

2. mengamankan dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak, bea masuk dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri

3. mengalokasikan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2004-2009 dan Undang- Undang APBN, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat

4. ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri melalui pemberian kemudahan dalam rangka pengelolaan bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang impor dan ekspor, serta melakukan pencegahan pemberantasan penyelundupan

5. menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Daerah

6. membina, mengelola dan menatausahakan Barang Milik/Kekayaan Negara (aset negara) dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna asset negara serta pengamanannya

7. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

fatoni 16:28 Admin Bandung Indonesia